Kriteria Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru Madrasah 2017

1. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal
   binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas
   kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.   
3. Memenuhi Kualifikasi
   Akademik S-1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih gol II namun sudah lulus
   S1-1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang
   diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016. 
4. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor
   Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   dan sudah ditetapkan melalui surat penetapan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
   Islam Kementerian Agama. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang
   bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi
   Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait
   sesuai dengan kewenangannya.Terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). 
6. Bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki izin
   operasional penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi rasio peserta didik
   terhadap guru sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
   2008 tentang Guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15 : 1 untuk
   jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan
   jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas/rombongan belajar yang diampu
   oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jika guru
   bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1): a. Terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggi) b. Terletak di daerah yang secara geografis dan/atau
   demografis menyebabkan jumlah penduduknya sangat minim, yang ditunjukkan
   melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama
   Kabupaten/Kota. c. Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa
   berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis). 
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam
   tatap muka, tugas tambahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan ko kurikuler
   dan/atau ekstra kurikuler, dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya
   (satminkal).
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan
   kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana
   Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian
   Agama).
9. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh
   empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1
   (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan sertifikat
   pendidik yang dimilikinya. Kesesuaian mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai
   dengan tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan
    dengan ketentuan sebagai berikut:

• e. Mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di satminkal
  paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per minggu.
• f. Mendapat tugas tambahan sebagai guru
  piket di satminkal paling sedikit 23 (dua puluh tiga) jam tatap muka per
  minggu.
• g. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada
  jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, pembina
  asrama (khusus madrasah berasrama) pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, ketua program
  keahlian/program studi pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, pembimbing khusus (khusus
  madrasah pada jenjang MI/MTs/MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan
  inklusi/terpadu), kepala bengkel pada jenjang MA/MAK, kepala unit produksi dan
  sejenisnya pada jenjang MA/MAK, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap
  muka per minggu. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan
  tugas tambahan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai
  berikut:

       1) Kepala satuan pendidikan (madrasah negeri) memberikan
tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru
(diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan
mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Sertifikat kompetensi
dimaksud bisa dari Balai Diklat, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang
mempunyai program perpustakaan atau laboratorium.

• h. Bertugas sebagai guru Bimbingan
  Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13
  mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau
  lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang
  peserta didik di satminkalnya. 
• i. Bertugas sebagai guru di
  madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka,
  atau mengajar pada program kelompok belajar Paket A/’ula, Paket B/wushtha,
  dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan
  sertifikat pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam
  tatap muka sesuai sertifikat pendidik yang dilaksanakan pada satminkalnya. 
• j. Bertugas sebagai guru
  pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
  inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per
  minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di
  madrasah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus. 
• k. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah
  khusus yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131
  Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 (Dispensasi
  2). 
• l. Bertugas sebagai guru pada
  satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan
  dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
  sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3). 
• m. Bertugas sebagai guru
  yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri; 
  2) Guru yang ditugaskan
  menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.

• n. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian
  langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik
  dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang
  dibutuhkan. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian
  langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat
  keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
  (Dispensasi 5).

• a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14
  (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat
  keterangan sakit dari dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib
  melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
• b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama
  sampai anak ketiga).
• c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan
  tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis,
  pendidikan/pelatihan dan sejenisnya. Bagi guru PNS wajib melampirkan surat
  tugas dari atasan langsung, sedangkan guru Bukan PNS wajib melampirkan surat
  tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
• d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas
  haji yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan langsung dan/atau pejabat
  terkait.
• e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar)
  menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya
  sebagai guru.

• a) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru
  sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 – 5 April 2017. Mulai tanggal 5 April 2017
  seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajar
  kembali, maka bulan Februari dan April tunjangan profesinya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat
  dibayarkan.
• b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak ke empat
  dan seterusnya).
• c) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
• d) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya
  sendiri.
• e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar)
  menggunakan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor.

• a) Memenuhi jumlah minimal satuan pendidikan binaan, yaitu
  10 (sepuluh) satuan pendidikan untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh)
  satuan pendidikan jenjang MTs, MA, dan MAK.
• b) Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG
  minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40
  (empat puluh) guru pada madrasah binaanya untuk jenjang MTs/MA/MAK.
• c) Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah
  khusus:1) Memenuhi jumlah minimal Satuan
  Pendidikan binaan, yaitu 5 (lima) satuan pendidikan.
  2) Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG
  minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.

• d) Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas
  madrasah adalah guru yang aktif dan memiliki jam mengajar di satuan pendidikan
  Kementerian Agama (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang —
  undangan).

• a) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas
  tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir
  dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2
  (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai
  pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan
  adalah sebagai berikut:1) Jumlah rombel 1 — 6 sebanyak 1 pembina pramuka;
  2) Jumlah rombel 7 —12 sebanyak 2 pembina pramuka;
  3) Jumlah rombel 13 — 18 sebanyak 3 pembina pramuka;
  4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.

• b) Bagi guru MA dan MAK yang satuan pendidikannya
  menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada
  peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran
  langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk
  mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses
  dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
• c) Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata
  Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:1) Guru MTs yang bersertifikat
  keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs.
  2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran
  prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai
  dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa,
  budidaya, dan pengolahan).
  3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar
  mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
  4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu
  mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang
  diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK.
  5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang
  dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan
  kewirausahaan di MAK.
  6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan
  kewirausahaan.
  7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS
  jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang
  berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.

• d) Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan
  menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat
  menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
  Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga
  kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai
  implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang
  menetapkan.
• e) Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memberikan layanan
  kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau
  lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum
  2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40
  (empat puluh) peserta didik.
• f) Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan
  sebagai kepala madrasah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam
  tatap muka per minggu harus membimbing
  paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
• g) Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan
  sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala
  Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yang melaksanakan Kurikulum
  2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling
  sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik di satminkalnya.
• h) Bagi satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang
  menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai
  dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial,
  budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun
  yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi
  mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
• i) Bagi Satuan pendidikan jenjang MTs, MA/MAK yang
  menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai
  dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial,
  budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun
  yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.